Yoriza Asra: 205 Orang Petugas Pantarlih di Kabupaten Limapuluh Kota Tidak Taat Aturan

LIMAPULUH KOTA, NuansaPolitik.com-

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota mendapati sejumlah temuan atau persoalan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) sampai ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu serentak tahun 2024.

Salah satu temuan yang menjadi catatan penting dan perlu diingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota adalah, dari 1257 orang jumlah petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang ada di daereah itu ternyata sebanyak,205 orang diantaranya tidak taat aturan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra didampingi dua Komisioner, Ismet Aljannata dan Zumaira dalam konferensi pers publikasi rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran pada Pemilu 2024 yang digelar di aula Bawaslu di kawasan Tanjung Pati, Kamis sore (6/4/2023).

Disamping itu, ular Yoriza Asra, Bawaslu juga menemukan adanya petugas tidak bisa menunjukkan Surat Tugas/SK sebagai Pantarlih. Kemudian tidak dicatatnya keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas. Pantarlih tidak mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lainnya.

“ Yang terparah dalam pelaksanaan Coklit tersebut didapati adanya perjokian yang dilakukan oleh Pantarlih. Kejadian tersebut terjadi di dua Kecamatan dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, yakni di Kecamatan Mungka dan di Kecamatan Kapur IX,” ungkap Yoriza Asra.

Lebih jauh diungkapkan Yoriza Asra, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu menemukan sejumlah temuan atau persoalan dalam pengawasan melekat maupun uji petik, mulai dari proses Coklit hingga ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu serentak tahun 2024.

Ditambahkan Komisioner Ismet Aljannata, pihaknya juga menemukan adanya 25 orang Pantarlih dengan berbagai bentuk persoalan dan kesalahan prosedur.

“Kesalahan tersebut telah disampaikan saran perbaikan kepada Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota, dan langsung diperbaiki sehingga tidak terjadi pelanggaran Pemilu,” ujar Ismet Aljannata.

Ia juga mengungkapkan, dari uji petik yang dilakukan Bawaslu terhadap 1205 TPS dari 1257 TPS, Bawaslu telah menyampaikan saran perbaikan secara lisan sebanyak 40 saran. Diantaranya 22 Kepala Keluarga yang sudah dicoklit namun tidak ditempel stiker, 53 Kepala Keluarga belum dicoklit namun sudah ditempel stiker dan 205 petugas Pantarlih diingatkan oleh Bawaslu.

Menurut Ismet Aljannata, dari rapat pleno yang telah dilakukan oleh KPU, ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu serentak tahun 2024 dengan jumlah 293.201 pemilih, dengan rincian Pemilih laki-laki 144.441 orang dan pemilih perempuan mencapai 148.790 orang Pemilih.

Pada kesempatan tersebut Bawaslu meminta kepada Disdukcapil Kabupaten Limapuluh Kota untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (TKP) elektonik bagi 15 ribu calon pemilih pemula yang umurnya pas 17 tahun saat Pemilu 2024 dilaksanakan.

“Mohon Disdukcapil Kabupaten Limapuluh Kota mengeluarkan KTP elektronik terhadap 15 ribu calon pemilih pemula tersebut,” pungkas Ketua Bawaslu Limapuluh Kota Yori Asra. (dod)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *