Pj. Walikota Rida Ananda Berhasil Tangani Empat Tugas Berat yang Diberikan Presiden Joko Widodo

PAYAKUMBUH, NuansaPolitik.com-

SETELAH Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan amanat kepada Drs. Rida Ananda, M.Si sebagai Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh, mantan Sekdako Payakumbuh itu mendapat tugas berat untuk menuntas empat hal yakni, mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem, mengendalikan inflasi, meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan menjaga kualitas pelayanan publik prima.

Lantas, setelah hampir 8 bulan berjalan menjabat sebagai Pj. Walikota Payakumbuh sejauh mana capaian kinerja Rida Ananda menuntas empat tugas berat yang dibebankan Presiden Joko Widodo ke pundaknya itu?

Simak wawancara khusus media ini dengan Pj.Walikota Rida Ananda yang dinilai masyarakat Kota Payakumbuh sukses memikul jabatan sebagai Pj. Walikota Payakumbuh.

Diungkapkan Pj. Walikota, Rida Ananda dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk dua tahun ke depan, meski pembangunan memang tidak mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Visi-Misi Kepala Daerah, namun Pemko Payakumbuh bersama DPRD telah mengesahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi acuan dalam membangun daerah.

Kinerja Penjabat Walikota Payakumbuh itu, ungkap Rida Ananda, dievaluasi minimal sekali 3 bulan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa tugas khusus dari Presiden RI Joko Widodo yakni mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem, mengendalikan inflasi, meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan menjaga kualitas pelayanan publik prima.

Diakui Pj. Walikota Rida Ananda, khusus terhadap tugas mengentaskan stunting ada kebijakan yang dilahirkan Pemko Payakumbuh yakni dengan program bapak asuh.

“ Terkait dengan pengentasan stunting membutuhkan penanganan yang komprehensif kepada 497 orang anak. Penangganan pengentasan stunting ini, ditangani dengan program bapak asuh. Ternyata program bapak asuh yang digagas Pemko Payakumbuh, cukup memberikan kontribusi penurunan angka stunting setelah beberapa bulan berjalan,” ungkap Pj. Walikota Rida Ananda.

Diakuinya, kebijakan yang dilahirkan untuk pengentasan stunting di Payakumbuh, Pj. Walikota Rida Ananda mengajak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk mengajak BUMN, BUMD, dan Perbankan untuk penanganan stunting.

“ Saya mengajak pimpinan lembaga-lembaga tersebut bersama teman-teman di kantor dan tetangga mereka ikut membantu berbagi sedekah untuk masyarakat sekitar,” ulas Pj. Walikota Rida Ananda.

Diungkapkan Pj. Walikota Rida Ananda, data akhir Oktober 2022 tercatat sebanyak 472 anak di Kota Payakumbuh mengalami stunting. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana pada akhir tahun 2022, angka stunting tinggal sekitar 304 anak.

“Saat ini, jumlah bapak asuh ada sebanyak 35 orang dengan jumlah anak yang diintervensi sekitar 125 orang. Sebanyak 23 OPD/Kepala OPD menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS),” beber Pj. Walikota Rida Ananda.

Diakui Pj Walikota Rida Ananda, Pemerintah Kota Payakumbuh bersama jajarannya, akan terus menekan angka stunting di daerah ini. Karena berdasarkan data, resiko stunting bisa terjadi pada 10055 anak di Kota Payakumbuh.

Sebagai Pj. Walikota Rida Ananda tidak hanya sukses menekan angka stunting di Kota Payakumbuh, namun bersama OPD dia juga sukses mengendalikan inflasi melalui program menanam pekarangan.

Melalui program menanam pekarangan ini, ulas Pj. Walikota Rida Ananda diharapkan terkendalinya harga bahan pangan agar petani tidak rugi dan masyarakat konsumen tidak kemahalan.

“Melakukan penanaman cabe dalam polybag menjadi salah satu gerakan yang akan efektif tekan inflasi, meski hasilnya tidak begitu signifikan, tapi dengan masyarakat menanam cabe di pekarangannya bisa menekan harga di tingkat konsumen,” ungkap Pj. Walikota Rida Ananda.

Diungkapkan Pj. Walikota Rida Ananda, untuk mengendalikan inflasi dia menginstruksikan jajaran dinas dan perangkat kelurahan untuk bergeliat aktif memanfaatkan pekarangan kantor-kantor dinas dengan menanam tanaman cabe, selain hasilnya bermanfaat bagi pegawai di kantor untuk mengurangi biaya pengeluaran, gerakan ASN ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

“Dalam pengendalian inflasi ini, Pemerintah Kota Payakumbuh selain menggalakan gerakan tanam cabe dan tanam tanaman pangan cepat panen, di kelompok masyarakat juga dilakukan kegiatan pelatihan bagi kelompok tani dan dasawisma untuk mendorong aktifnya geliat melawan inflasi ini,” papar Pj. Walikota Rida Ananda.

Lebih jauh diungkapkan Pj. Walikota Rida Ananda, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang mencekam, Pemko Payakumbuh selain menganggarkan BLT, namun Pj. Walikota bersama OPD sering turun ke rumah warga untuk memberikan bantuan sembako

Rida Ananda mengakui untuk kasus kemiskinan ekstrem, posisi Payakumbuh cukup tinggi, masih banyak masyarakat butuh perhatian, apalagi yang kategori Sadikin (Sakit menjadi miskin). Sementara target Presiden RI, pada 2024 kasus kemiskinan ekstrem sudah harus habis.

Kebijakan yang di lahirkan Pemko Payakumbuh, ulas Pj. Walikota Rida Ananda, pada 2022 lalu Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan 2 persen dari dana alokasi umum pada APBD untuk menangani problem ekonomi ekstrem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh mengalokasikannya di 3 Organisasi Perangkat Daerah, yakni Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perhubungan.

“Bantuan ini diserahkan untuk warga kurang mampu, usaha mikro, dan pelaku transportasi,” ujar Pj. Walikota Rida Ananda.

Diakui Pj. Walikota Rida Ananda, dikarenakan APBD tidak cukup kuat untuk mengcover kasus stunting dan ekonomi ekstrem ini, dia juga menggagas Gerakan Sedekah Seribu sehari di kantor Walikota dengan menyediakan kotak yang diiisi oleh ASN, pengunjung MPP, serta tamu kantor.

“Nantinya sedekah ini akan dibagikan dalam bentuk sembako untuk warga miskin. Bahkan, di bagasi mobil dinas BA 1 M, kita selalu menyediakan telur dan susu yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu serta warga yang memiliki anak yang stunting saat suatu waktu turun ke lapangan,” ungkap Walikota Rida Ananda.

Diakui Pj. Walikota Rida Ananda bahwa aksi ini untuk memberikan contoh kepada jajarannya, sebagai ASN di pemerintahan harus memiliki rasa peka dan kepedulian kepada masyarakat.

Kemudian menyinggung soal upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), diakui Pj. Walikota Rida Ananda bahwa Pemko Payakumbuh telah menggunakan katalog elektronik lokal tahun 2023.

“Program P3DN ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah,” papar Pj. Walikota Rida Ananda.

Disebutkan Pj. Walikota Rida Ananda, proses ini dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel dan harga terbaik (value for money).

Diakui Pj.Walikota Rida Ananda, realisasi transaksi melalui e-katalog lokal di Kota Payakumbuh pada tahun 2022 adalah tertinggi untuk kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan realisasi sebanyak Rp. 13.862.798.264. Dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 367 penyedia dengan produk tayang sebanyak 8222 produk.

“Sementara untuk tahun 2023 ini, pada awal Maret, transaksi melalui e-katalog lokal telah mencapai Rp. 9.187.288.781, dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 439 penyedia dengan produk tayang sebanyak 10.033 produk,” ulas Pj. Walikota Rida Ananda.

Sebagai bentuk komitmen Pemko Payakumbuh menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40%, maka realisasi penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog (lokal, nasional, sektoral) keadaan 01 januari s/d 03 maret 2023 telah mencapai 20,20%.

Pj. Walikota Rida Ananda mengaku optimis dalam waktu yang masih tersedia lebih kurang 9 bulan lagi, pencapaian penggunaan produk dalam negeri akan lebih meningkat secara signifikan.

Menariknya, bahkan yang bertransaksi di e-katalog lokal Kota Payakumbuh bukan hanya berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemko Payakumbuh saja. Ada dari Kementerian ATR BPN, Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov Sumbar, Pemkab Limapuluh Kota, Pemkab Tanah Datar, Pemko Bukittinggi, Pemko Sawahlunto dan Pemkab Serdang Bedagai.

“Kebijakan implementasi penerapan e-katalog lokal sudah diberlakukan semenjak tahun 2022 lalu dan kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan secara berkesinambungan,” ujar Pj. Walikota Rida Ananda.

Dipenghujung wawancara Pj. Walikota Rida Ananda menyatakan bahwa, terkait kebijakan pelayanan publik kualitas tertinggi, Kota Payakumbuh masuk peringkat 14 Nasional

Itu artinya, pelayanan publik yang sudah begitu bagus di Kota Payakumbuh terus menjadi kian prima di bawah kepemimpinan Rida Ananda. Buktinya sukses meraih penghargaan di tingkat nasional dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 yang digelar oleh Ombudsman RI.

Hasil dari penilaian yang dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemprov, 98 pemkot, dan 415 pemkab yang dinilai mewujudkan standar pelayanan publik yang baik.

Untuk kategori kota, penilaian dilakukan pada 640 unit layanan dan 191 produk layanan yang ada. Kota Payakumbuh berhasil meraih peringkat ke 14 se Indonesia dengan nilai kepatuhan 89,45, kategori A dan termasuk kualitas tertinggi. Hanya 53 kota yang meraih kategori A (Zonasi Hijau), sisanya ada yang Kategori B (Zonasi Kuning) dan Kategori C (Zonasi Merah).

Apresiasi tersebut, dalam bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen dalam memenuhi dan memahami komponen standar pelayanan serta telah membuat unit pengelola pengaduan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“ Sukses yang telah berhasil diraih Pemko Payakumbuh dalam program pelayanan publik kualitas tertinggi ini, tentu kita harus mengsyukurinya karena Kota Payakumbuh sudah mampu berada diurutan 14 kota se Indonesia dalam penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI. Dengan arti kata, semoga kita lebih baik lagi kedepannya dan terima kasih kepada OPD dan semua pihak yang telah bekerja keras membangun komitmen ini,” ujar Pj. Rida Ananda.

Meski capaian kinerja pelayanan publik kualitas tertinggi sudah cukup membanggakan, ulas Pj. Rida Ananda, namun dia memberikan dorongan kepada OPD dijajaran Pemko Payakumbuh untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan publiknya kedepan.

“ Meskipun sudah meraih kategori A, namun Kota Payakumbuh baru bisa berada di peringkat dua digit. Dan tentunya, kita dituntut untuk lebih giat lagi dan berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik kualitas tertinggi lebih baik lagi. Yang jelas, kita sudah punya komitmen pelayanan prima untuk urusan pelayanan publik. Kita akan evaluasi mana yang masih kurang dan akan meningkatkan lagi inovasi di OPD yang menyentuh langsung urusan pelayanan publik,” pungkas Pj. Walikota Rida Ananda. (Rdo)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *