Jakarta – Kota Payakumbuh kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Award 2024 sebagai Terbaik II untuk kategori kota di wilayah Sumatera.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas P2DD, kepada Pj. Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno, dalam acara yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Senin (23/09/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, di antaranya Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, serta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo
Selain itu, para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia turut hadir, menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan dan implementasi digitalisasi di daerah masing-masing.
Dalam sambutannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya digitalisasi untuk memperkuat kebijakan transaksi elektronik di pemerintah daerah.
Menurutnya, digitalisasi adalah langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
“Terkait digitalisasi, Indonesia sebagai pemimpin ASEAN tahun lalu telah mendorong Digital Economy Framework Agreement. Oleh karena itu, P2DD sangat krusial, terutama dalam perkembangan implementasi kebijakan transaksi elektronik di pemerintah daerah. Saat ini, sebanyak 87,9 persen atau 480 pemerintah daerah sudah terlibat, dan angka ini harus terus kita tingkatkan,” ujar Airlangga.
Beliau juga menambahkan bahwa realisasi pajak dan retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan positif, dengan capaian 7,91 persen year-on-year, di mana kontribusi tertinggi datang dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Kinerja TP2DD di berbagai daerah juga terus meningkat. Partisipasi pemerintah daerah naik dari 90,2 persen pada 2023 menjadi 93,3 persen tahun ini.
“Pada tahun 2024, Satgas P2DD memberikan penghargaan tambahan bagi pemerintah daerah yang baru bergabung. Kami harapkan Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan tambahan transfer dana insentif hingga Rp1 triliun, yang pembagiannya dilakukan tiga kali dalam setahun,” jelasnya.
