Kuatkan Pemahaman, Bawaslu 50 Kota Gelar Rapat Kerja Teknis

Limapuluh Kota, Nuansapolitik.com– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota menggelar kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) penyelesaian sengketa acara cepat pemilu di Ballroom Hotel Kolivera 3 Payakumbuh, Jumat (9/2/2024).

Ketua Bawaslu Limapuluh Kota melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Ismet Aljannata menyebutkan kegiatan ini penting dalam rangka menyamakan pemahaman terkait penyelesaian sengketa dan menjadi kebutuhan apabila nantinya terjadi sengketa antar peserta Pemilu 2024.

Bacaan Lainnya

“Kita akan membahas teknis penyelesaian sengketa cepat dalam Pemilu 2024, karena proses ini bisa diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan,” kata Ismet Aljannata membuka secara resmi kegiatan tersebut didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Melia Rahmi.

Dikatakannya, dalam tahapan pemilu tidak ada yang bisa mengira apa yang akan terjadi, potensi sengketapun bisa saja terjadi. Untuk itu, melalui kegiatan ini idiharapkan adanya pemahaman kepada peserta yang hadir dalam rangka meminimalisir terjadinya sengketa tersebut.

“H-2 memasuki masa tenang, pengawas pemilu harus lebih aktif bergerak, melakukan giat secara maraton dalam menyukseskan pemilu 2024,” sebutnya.

Rakernis ini menghadirkan narasumber, Khairul Anwar seorang Akademisi sekaligus Praktisi Hukum yang memaparkan materi tentang penyelesaian sengketa proses pemilu.

Ada beberap materi yang disampaikan Khairul Anwar dalam pemaparannya, diantaranya beberapa strategi dalam menghadapi sengketa hasil Pemilu 2024. “Bawaslu harus profesional dalam menyelesaikan seluruh sengketa pemilu. Selain itu, untuk menyelesaikan sengketa seluruh jajaran Bawaslu harus siap baik itu dari segi mental maupun fisik selama mengawal proses pemilu,” katanya.

Ia juga menghimbau kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu untuk selalu membuat dan mencatat dari semua peristiwa proses di TPS dan mengajak agar tidak menunggu adanya pelanggaran baru bergerak.

“Jangan tunggu dulu ada pelanggaran. Jadi kita buat seluruh catatan proses pemilu ini. Jadi catatan inilah yang nanti akan menjadi pegangan untuk kita dalam menyelesaikan sengketa pemilu,” pungkasnya.(rdo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *