Khairul Apit Sorot Masalah Lembah Harau, Soal Tunda Bayar dan Nasib THL

LIMAPULUH KOTA, NuansaPolitik.com-

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui juru bicaranya, Khairul Apit, dalam pandangan umum fraksi pada sidang paripurna DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2022 yang berlangsung, Jum’at (17/3/2023) dengan lantang menyorot rendahnya PAD dari objek wisata Lembah Harau.

Menurut Khairul Apit, kawasan wisata Lembah Harau merupakan obyek wisata yang tidak pernah sepi dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. Akan tetapi, PAD yang ditimbulkan oleh Lembah Harau sangat rendah. Fraksi Gerindra menilai bahwa, target PAD Lembah Harau harus dikaji ulang, karena sampai saat ini sangat besar terjadi kebocoran dari pengelolaan objek wisata tersebut dan Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Daerah melalui OPD terkait untuk uji coba petik selama 2 bulan dengan melibatkan unsur TNI dan POLRI.

Selain mempersoalkan rendahnya PAD dari objek wisata Lembah Harau, Khairul Apit juga menyorot soal sumber PAD dari pajak hotel dan restaurant yang tidak dikelola dengan baik.

“ Khusus sumber PAD dari pajak hotel dan restauran ini, Fraksi Partai Gerindra menilai Pemda terkesan tidak serius dalam mengelola potensi tersebut. Dari sekian banyak homestay yang sudah beroperasi, belum terkelola dengan baik. Artinya, belum ada yang dapat untuk meningkatkan PAD, karena menyangkut regulasi atau perizinan,” ungkap Khairul Apit.

Khairul Apit juga menyorot tentang nasib para petani yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini. Kondisi ini hampir dialami oleh seluruh petani di Kabupaten Limapuluh Kota.

Menurut Khairul Apit, hal tersebut terjadi karena meningkat tajamnya harga kebutuhan tani terutama pupuk dan pestisida, hampir70 % lahan pertanian Jesigo atau jeruk Siam Gunuang Omeh terancam terlantar akibat kenaikan harga kebutuhan petani, ditambah lesunya pada harga jual produk.

Khairul Apit tak hanya merisaukan nasib petani, namun dia juga merisaukan nasib pegawai honor yang bekerja di ruang lingkup Pemerintah Daerah.

“Dengan mengurangi jumlah serta menunda pembayaran honor mereka, adalah sikap tak baik. Ada beberapa jiwa yang selalu berharap pada setiap pegawai honor tersebut, mereka sudah ada yang beristri dan memiliki anak dan bahkan orang tuanya terkadang juga ikut menjadi tanggung jawab mereka,” papar Khairul Apit.

Terkait soal nasib pegawai honor ini, Khairul Apit mengajak penyelenggara Pemerintah Daerah untuk mengguna rumus logika terhadap nominal yang dianggarkan untuk pegawai honor, jika dibandingkan dengan beban tugas yang mereka pikul sungguh tak masuk diakal.

“ Mereka piket 24 jam tanpa ada tambahan uang makan. Kalau tak sanggup mereka disuruh untuk mundur, ini adalah kejahatan kemanusiaan dan dimana nurani diletakkan,” kecam Khairul Apit.

Diungkapkan Khairul Apit, terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemda Kabupaten Limapuluh Kota, saat ini dalam kondisi gundah gelana dengan info yang sudah beredar luas di media sosial atau media online terkait berita tentang PHK massal yang akan terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota.

“Hal tersebut terjadi karena akibat dari tunda bayar terhadap pekerjaan dan pembangunan fisik serta anggaran OPD yang belum lunas terbayarkan. Terkait masalah THL ini, Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati untuk menyikapi hal tersebut secara bijaksana, karena THL yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Limapuluh Kota pada umumnya sudah menggantungkan hidupnya dengan honor bulanan yang mereka terima, akan tetapi di bulan ini mereka semua akan dirumahkan. Apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai penzaliman terhadap Tenaga Harian Lepas tersebut?” ujar Khairul Apit.

Khairul Apit juga menyorot adanya beberapa program yang telah selesai dikerjakan oleh rekanan, bahkan telah diserah terimakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang tak bisa dibayarkan atau tunda bayar. Nilainya pun juga sangat fantastis dan berdampak luas serta berpengaruh pada program tahun 2023 yang telah dirancang dan dipersiapkan sedemikian rupa.

“Fraksi Gerindra bertanya, bukankah pembahasan APBD dilakukan bersama setelah gambaran atau neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota disampaikan pada DPRD?. Dan kenapa secara tiba-tiba, kita dikejutkan dengan berita tentang devisit anggaran?,” ungkap Khairul Apit.

Dikatakan Khairul Apit,  Fraksi Partai Gerindra juga tergelitik atas sikap Pemerintah Daerah atas keluarnya PMK No 212 tahun 2023 yang sangat membuat Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kerepotan.

“Apakah akibat salah dalam memahami dan salah dalam menyikapi PMK tersebut? Sebab bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya yang masih berada dalam provinsi Sumatera Barat, dimana seperti tak seriuh yang terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota. Ada apa? Bahkan, Limapuluh Kota berpotensi terancam mengalami kevakuman pelayanan selepas beberapa bulan ke depan,” tanya Khairul Apit.

Khairul Apit menyampaikan kekhawatiranya, mungkin akan lebih banyak lagi muncul masalah baru yang tak terduga bila mana carut marut ini tak kita selesaikan dengan cara bersama. Termasuk 14 tuntutan mahasiswa yang kemarin berorasi di halaman kantor bupati yang memberikan deadline 3 bulan kedepan.

“Bilamana tak ada progres dari Pemerintah Daerah, mereka akan kembali dalam jumlah yang jauh lebih besar, bahkan mungkin mereka juga akan mampir ke DPRD Limapuluh kota dengan menyisipkan misi-misi tertentu,” ulas Khairul Apit.

Khairul Apit juga menyatakan, menyikapi berbagai polemik yang muncul belakangan ini, bahkan mengancam akan menguras energi daerah sehingga sangat memungkinkan terjadinya kemunduran dalam berbagai hal, maka Fraksi Partai Gerindra menyarankan kepada Bupati agar dapat membangun komunikasi yang komprehensif dengan semua pihak termasuk dengan media cetak dan elektronik. (Ryo Briges)

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *