Ismet Aljannata:  Panwascam Diminta Awasi dengan Ketat Pendaftaran PPK dan PPS

LIMAPULUH KOTA, NuansaPolitik.com-

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota mengingatkan jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang ada di 13 Kecamatan di daerah itu untuk mengetatkan pengawasan terhadap Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat.

Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya berbagai pelanggaran dalam penerimaan PPK dan PPS, diantaranya Panwascam harus menelusuri rekam jejak,  keterlibatan partai politik sehingga nantinya tidak menimbulkan persoalan.

Panwascam yang belum lama dilantik itu juga diminta menyebarkan informasi terkait rekruitmen atau penerimaan PPK dan PPS sehingga banyak pihak mengetahui hal itu.

” Kita ingatkan Panwascam yang ada di 13 Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pendaftaran PPK dan PPS yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Telusuri rekam jejak calon dan keterkaitannya dalam partai politik (Parpol),” ucap Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Ismet Aljannata disela-sela kegiatan konsolidasi tahapan Pemilu tahun 2024, Sabtu 19 November 2022.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota itu juga menambahkan, jika Panwascam ada temuan terkait hal tersebut diminta untuk segera melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota untuk segera ditindaklanjuti atau direkomendasikan ke KPU Kabupaten Limapuluh Kota.

” Jika ada temuan dalam pendaftaran atau penerimaan PPK dan PPS segera laporkan ke Bawaslu untuk segera kita tindaklanjuti atau rekomendasikan ke KPU.” ujarnya.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota itu juga menyebutkan, dalam mengambil kebijakan atau keputusan, Panwascam harus dilakukan dalam pleno. Keputusan harus dilahirkan bersama dan tidak ada keputusan yang diambil sendiri-sendiri.

” Pola kerja Panwascam kolektif kolegial harus terbangun, keputusan harus dilahirkan bersama melalui pleno dan tidak ada keputusan yang dilahirkan sendiri, baik oleh Ketua Panwascam maupun oleh anggota. Tingkatkan koordinasi internal.” tutupnya. (dod)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *