Fraksi Demokrat DPRD Limapuluh Kota Sorot Pembangunan  RTH

LIMAPULUH KOTA, NuansaPolitik.com-

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Alfian, pada rapat paripurna DPRD dalam rangka menyampaikan pandangan umum Fraksi yang berlangsung di ruang sidang DPRD setempat, Selasa (13/6/2023) menyampaikan kegundahannya terkait soal kebijakan Pemkab Limapuluh Kota.

Terkait pembangunan RTH di areal perkantoran Bupati, ujar Alfian, Fraksi Demokrat mendengar laporan di nagari dan bhabinkhatibmas  serta dari masyarakat setempat, setelah pembangunan RTH dilaksanakan tahun anggaran 2022 yang saat ini kondisinya belum bisa difungsikan sebagai taman perkotaan, sehingga RTH ini hampir setiap malam menjadi tempat bagi warga dalam melakukan kegiatan-kegiatan tidak terpuji dan kegiatan-kegiatan tidak bermoral di lokasi RTH tersebut.

Apalagi komplek perkantoran Bupati dan RTH ini tidak ada penerangan sama sekali, sehingga rentan areal ini dijadikan tempat yang tidak terpuji oleh sebagian warga. Mohon tanggapan Bupati terkait hal tersebut?

Tak hanya itu, Alfian juga menyorot soal jalan ke komplek perumahan SMA Negeri 1 Harau yang merupakan jalan utama menuju SMAN 1 Harau kondisinya saat ini sangat mengkhawatirkan karena banyak jalan yang berlobang dan juga tergenang air saat hujan karena dreinase tidak berfungsi dengan baik.

“ Fraksi Demokrat sangat menyayangkan, karena selama ini Pemda Limapuluh Kota tutup mata dengan kondisi seperti ini. Padahal SMAN 1 Harau merupakan sekolah unggul di Kabupaten Limapuluh Kota. Selain itu, jumlah masyarakat yang tinggal di komplek dekat SMAN I Harau itu juga banyak, kurang lebih 250 KK dan jumlah siswa beserta tenaga pendidik yang melewati jalan tersebut kurang lebih 1200 orang setiap harinya,” ujar Alfian.

Alafian juga menambahkan, baru-baru ini Pos Satkamling yang ada di komplek SMAN 1 Harau juga menjadi pemenang lomba tingkat Polres Limapuluh Kota dan selanjutnya akan mengikuti lomba tingkat Polda Sumbar.

“Jadi dengan kondisi jalan yang rusak ini akan menjadi nilai minus  nantinya kalau tim penilai dari Polda Sumbar melihat kondisi yang seperti ini. Fraksi Demokrat menghimbau agar kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah,” harap Alfian.

Alfian juga menyatakan, setelah mendengarkan nota penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  Limapuluh  Kota tahun anggaran  2022 yang dibacakan Bupati pada rapat paripurna  sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi kembali Pemkab Limapuluh Kota berhasil meraih WTP untuk yang ke-8 kali berturut-turut semenjak IKPD tahun 2015.

“ Tapi dilihat dari segi PAD yang dianggarkan sebesar Rp. 115.557.988.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 82.986.337.456.64 atau 71,80%. Dengan artian masih ada lebih kurang 32 Milyar yang belum terealisasi, Fraksi Demokrat menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi?” ujar Alfian.

Alfian juga mengungkapkan, dengan terjadinya gagal bayar Fraksi Demokrat meminta agar dilakukan pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memakai perasaan yang sensitif.

“Maksudnya, agar pembangunan yang tidak berdampak lansung kepada masyarakat (salah satunya pembangunan rumah dinas bupati) agar di tunda terlebih dahulu,” pinta Alfian.

Hal lain yang dipertanyakan Alfian dalam pandangan umum Fraksi Partai Demokrat tersebut adalah tentang penyelesaian masalah tanah perkantoran (KTP) yang sudah menjadi komitmen pemerintah daerah yang sudah tertuang didalam RPJMD.

“ Fraksi Demokrat melihat belum ada satu pun langkah-langkah awal yang mengarah kepada penyelesaian. Padahal, masalah isu konsolidasi tanah perkantoran (KTP) ini merupakan syarat mutlak dan mendesak untuk diselesaikan karena ini terkait tentang penataan ruang dan pembentukan kawasan IKK Sarilamak,” ungkap Alfian.

Alfian juga menekan, Fraksi Demokrat juga melihat potensi IKK Sarilamak akan menjadi kawasan yang kumuh dan kotor dan tidak tertata, karena tidak adanya saluran drainase di sepanjang jalan raya negara yang menyebabkan Jorong Ketinggian, Jorong Sarilamak dan Jorong Purwajaya digenangi banjir di saat hari hujan.

“ Tahun anggaran 2021/2022 program kegiatan pembangunan drainase IKK Sarilamak dan Jorong Purwajaya sudah masuk di dalam APBD tetapi karena adanya wacana Pemerintah Daerah akan menjadikan jalan utama menjadi 2 jalur, kegiatan ini batal untuk dikerjakan. Mohon tanggapan bupati terkait hal ini,” pinta Alfian.

Alfian juga menyorot bahwa dalam LPP Bupati, PDAM Limapuluh Kota mengalami kerugian sebesar 2 Milyar lebih. Terkait hal ini, mohon penjelasan Bupati langkah apa dan solusinya agar tidak terjadi lagi.

Kemudian dalam lampiran LPP Bupati, ungkap Alfian, terdapat hutang belanja sebesar 40 Milyar lebih. Mohon penjelasan Bupati terkait utang belanja tersebut?

Ditekankan Alfian, dalam rapat antara Banggar DPRD dengan TAPD, terungkap bahwa angka gagal bayar yang disampaikan lebih kurang 26 Milyar. Tetapi dalam daftar rekapitulasi LPP 2022 hanya 23 Milyar lebih. Terkait hal ini, mohon penjelasan Bupati mana angka yang sebenarnya?

Alfian juga mempertanyakan terkait tata kelolah keuangan dan batalnya beberapa kegiatan di nagari yang sumber anggarannya melalui BKK Nagari. Hal ini menyebabkan, banyak kegiatan program di nagari tidak bisa dilaksanakan yang berakibat kepada pergeseran anggaran di APB Nagari. Terkait hal ini Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan bupati.

Sementara itu terkait pandangan umum Fraksi Partai Demokrat  telah ditanggapi oleh  Plt. Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Naskasri dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung, Rabu (14/6/2023).

Menurut Plt. Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Naskasri, terkait soal keberadaan RTH saat ini Pemkab terus berupaya untuk melakukan pengawasan melalui perangkat daerah terkait. Disisi lain, pembenahan sarana dan prasarana pendukung di RTH dimaksud akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Kemudian berkaitan dengan jalan ke komplek perumahan SMA Negeri 1 Harau pada tahun ini sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023,” ungkap Plt. Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Naskasri.

Pada kesempatan tersebut Plt. Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Naskasri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrat atas apresiasinya dengan kembali diraihnya predikat opini WTP untuk yang ke-8 kali berturut-turut semenjak LKPD tahun 2015.

Namun, berkenaan dengan dipertanyakannya soal tidak terealisirnya target Pendapatan Asli Daerah sebesar 32 Milyar, Plt. Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Naskasri  mengakui bahwa rendahnya pencapaian target pajak daerah sebesar 56.01 persen dan retribusi daerah sebesar 40.74 persen kondisi ini disebabkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk menunaikan kewajibannya.

Disamping itu belum memadainya penegakan hukum/sanksi terkait pajak dan retribusi daerah dan belum cukupnya regulasi pendukung pelaksanaan pajak daerah.

Kemudian terbatasnya kompetensi SDM, diantaranya  tenaga penilai pajak, tenaga penagih pajak, tenaga pemeriksa pajak dan masih terbatasnya infrastruktur pendukung, diantaranya aplikasi pajak dan retribusi daerah, serta jaringan yang masih terbatas dan NJOP yang masih jauh dari harga pasar dan penetapan target pajak dan rertibusi yang over estimate.

Diungkapkan Plt. Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Naskasri, berkaitan dengan pertanyaan belanja modal tanah dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah melakukan pembelian tanah untuk perluasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) di Sarilamak. Selain itu juga dilakukan kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Ketinggian. Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.164.122.710.

Berkenaan dengan saldo akhir kas per 31 desember 2022 sebesar Rp. 15.215.681.606,54,-. dapat dijelaskan bahwa, saldo sebesar Rp. 15.215.681.606,54 adalah merupakan kas yang tidak berada di kas daerah sebesar Rp.14.719.159.210,45 sedangkan kas yang berada pada kas daerah hanya sebesar Rp. 496.522.396,09  perincian kas yang tidak berada di kas daerah sebagai berikut, kas di BLUD RSUD sebesar rp.8.461.843.585,50. Kas di Puskesmas sebesar Rp.6.032.834.378,95, kas dana BOS sebesar Rp.181.813.475,00, kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.18.646.167,00, kas di bendahara penerimaan sebesar Rp.23.850.000,00, kas lainnya sebesar Rp.171.604,00

Kemudian terkait dengan sisa kas akhir tahun anggaran pada BLUD tidak disetor pada kas daerah, akan tetapi dilaporkan pada PPKD yang merupakan bagian dari SILPA pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terkait dengan neraca (sisi kewajiban) per 31 Desember 2022 nilai kewajiban khususnya utang belanja sebesar RP. 40.496.216.166,10. dapat dijelaskan bahwa, tidak tercapainya pendapatan daerah menyebabkan timbul hutang belanja antara lain dalam bentuk belanja operasi dan belanja modal termasuk belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah nagari untuk lebih terinci terdapat pada lampiran jawaban ini.

Berkenaan dengan pertanyaan terkait dengan tunda bayar dapat dijelaskan bahwa, pembayaran terkait dengan tunda bayar dimaksud telah dilakukan dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan perkantoran di IKK Sarilamak serta permasalahan lainnya dapat kami jelaskan bahwa, saat ini pemerintah daerah akan melakukan percepatan penyusunan RDTR IKK Sarilamak merujuk kepada Perda Nomor 4 tahun 2023 tentang RTRW serta melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian ATR melalui kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota.

Selanjutnya dalam LPP bupati dimana PDAM Limapuluh Kota mengalami kerugian sebesar 2 milyar lebih, dapat dijelaskan bahwa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang laporan keuangan BUMD untuk menghasilkan laporan rugi/laba memperhitungkan beban penyusutan.

Beban penyusutan inilah yang menjadi penyebab terjadinya rugi bersih sebesar Rp. 2.095.617.229,-  apabila dilihat dari laporan arus kas pada akhir tahun anggaran 2022 kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp. 6.702.517.176,- dimana angka ini menggambarkan perusahaan dapat tetap beroperasi karena menghasilkan kas dan setara kas positif sehingga dapat menutupi semua kewajiban perusahaan.

Selanjutnya berkenaan dengan perbedaan angka tunda bayar dapat kami jelaskan bahwa sesuai reviu APIP tunda bayar adalah sebesar Rp 26.119.518.715,- dan bukan sebesar 23 milyar lebih.

“ Berkenaan dengan bantuan keuangan khusus kepada nagari dapat kami jelaskan bahwa tindak lanjut terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan akan dilakukan monitoring ke nagari untuk menghitung nilai pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya dilakukan reviu oleh APIP sebagai landasan untuk melakukan pembayaran. “ pungkas Plt. Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Naskasri . (DSP)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *