TANAH DATAR, NuansaPolitik.com –Anggota Komisioner KPU Kabupaten Limapuluh Kota Roziwan menyebutkan, kinerja dari Badan Adhoc (PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih) dalam Pilkada Pemilihan serentak Nasional tahun 2024 lalu, akan menjadi pertimbangan dalam rekrutmen atau penerimaan dalam Pemilu berikutnya.
Sebab menurutnya, evaluasi perlu dilakukan agar kesalahan yang terjadi tidak terus terjadi di masa berikutnya. Contohnya saat rekrutmen Badan Adhoc lalu, ada yang baru ditetapkan, namun ada yang mundur. Selain itu, evaluasi menurutnya adalah untuk peningkatan kinerja dimasa datang.
Hal itu diungkapkan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Badan Adhoc dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak Nasional Di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2024 yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Tanah Datar 16-17 Januari 2025.
” Evaluasi yang kita lakukan akan jadi pertimbangan saat rekrutmen nanti. Jika evaluasi tidak kita lakukan, maka kesalahan akan terus terjadi kedepannya,” ucapnya.
Lebih jauh Roziwan menyebutkan contoh, adanya Badan Adhoc yang mundur setelah dilakukan penetapan. Hal tersebut dinilai berdampak pada kinerja saat dilakukannya seleksi/penerimaan.
” Contohnya saat rekrutmen Badan Adhoc, ada KPPS/PPS yang baru ditetapkan, malah ada yang mundur,” tambahnya.
Meski begitu, Roziwan menyebutkan KPU mengucapkan terimakasih kepada jajaran penyelenggara Pemilu (Badan Adhoc) yang kompak dan bekerja dari awal tahapan hingga saat ini di akhir tahapan.
” Terimakasih untuk semuanya, yang telah bekerja dengan baik sejak dari awal dimulainya tahapan Pemilu serentak Nasional hingga saat ini dipintu akhir tahapan. Saat ini KPU sedang menyiapkan jawasaban dari pemohon yang mengajukan sengeketa PILKADA ke Mahkamah Konstitusi (MK), mudahan proses akhir ini berjalan dengan lancar.” tutupnya.
Kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut juga menghadirkan Narasumber yang merupakan akademisi. Fitra Mulyawan, Dosen Universitas Eka Sakti (UNES) Padang saat memberikan materi terkait Refleksi Pasca Pilkada Serentak 2024. Evaluasi Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Penyelenggara Ad Hoc di Sumbar” menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada turun.
” Beberapa kemungkinan penyebab partisipasi kurang atau rendah kepercayaan pada proses politik, Rendahnya tingkat pendidikan politik, kelelahan politik, faktor sosial dan ekonomi serta pengaruh media sosial,” ucapnya.
Fitra juga mengapresiasi seluruh penyelenggara yang bekerja dengan baik.
” PPK, PPS dan KPPS adalah ujung tombak penyelenggaraam Pemilu atau Pilkada. Bapak /ibu sudah bekerja dengan baik, evaluasi dilakukan untuk nilai partisipasi masyarakat dan kinerja PPK dan PPS serta memberikan rekomendasi untuk masa nanti.”pungkasnya. (DS)
