Ade Rezki Pratama Minta BPOM dan Kepolisian Tingkatkan Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Makanan, Obat-obatan, Kosmetik  dan Alat Kesehatan tak Memiliki Izin Edar

LIMAPULUH KOTA, NuansaPolitik.com –

Ancaman dari produk makanan-minuman serta obat-obatan yang tidak sesuai aturan atau tidak memiliki izin edar dinilai masih tinggi. Untuk itu masyarakat diminta untuk terus meningkatkan pengetahuan terhadap produk yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat saat ini, sehingga nantinya tidak mengkonsumsi produk yang dapat merugikan kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi IX DPR-RI, Ade Rezki Pratama usai kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang digelar di aula IPHI, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (9/1/2024) bersama BPOM RI sebagai mitra kerja Komisi IX.

” Untuk ancaman dari produk makanan-minuman serta obat-obatan yang tidak sesuai aturan atau tidak memiliki izin edar kita nilai masih tinggi. Untuk itu kita terus dorong atau berikan edukasi kepada masyarakat agar selalu teliti dan waspada sebelum mengkonsumsi suatu produk,” sebut Ade Rezki Pratama.

Polisitisi Partai Gerindra itu juga menambahkan, bisnis produk makanan-minuman serta obat-obatan bisnis besar yang menguntungkan, masyarakat yang tidak mencari tahu kebenaran produk tersebut sebelum dikonsumsi atau digunakan akan menjadi korban.

” Bisnis makanan-minuman serta obat adalah bisnis besar yang sangat menguntungkan, jika masyarakat tidak teliti, waspada dan cerdas termasuk tidak mencari tahu kebenaran suatu produk sebelum dikonsumsi atau digunakan, tentu akan menjadi korban jika produk itu tidak sesuai aturan atau tidak memiliki izin.” tambahnya.

Mantan anggota DPR-RI termuda itu iuga mengatakan bahwa sebagai anggota Komisi IX DPR-RI, ia selalu sampaikan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pihak kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terhadap lalulintas produk makanan-minuman, obat serta sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan agar setiap produk tersebut sesuai kaidah kesehatan dan menjadi manfaat bagi masyarakat.

” Masuknya sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) terutama dari Tiongkok melalui jalur tikus di perairan di Indonesia, menurut Ade, adalah bisnis besar yang untungkan konglomerasi, masyarakat yang tidak mencari tahu kebenaran produk tersebut sebelum dikonsumsi atau digunakan akan kembali menjadi korban.” tegasnya.

Anggota DPR-RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 2 itu juga menyebutkan, meski BPOM dan Aparat Penegak Hukum (APH) tiap tahun melakukan pencegahan terhadap masuknya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak legal, namun akan tetap tumbuh atau masuk melalui jalur tikus. Untuk itu perlu kesadaran masyarakat sebelum membeli atau mengkonsumsi, termasuk untuk melaporkan kepada Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum jika menemukan peredaran barang-barang tersebut.

” Tiap tahun terdapat gudang pengumpul obat-obatan yang ternyata tidak legal atau tidak ada izin edar dan izin Kementerian. Sebanyak apapun yang dicegah oleh Aparat Penegak Hukum, akan tumbuh lagi, sehingga perlu kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum/APH jika temukan,” ajak Ade.

Sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang digelar, menurut Ade, akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat terkait obat, vitamin dan alat kesehatan yang beredar ditengah masyarakat.

” Kegiatan Sosialisasi ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat terkait makanan-minuman, obat, vitamin dan alat kesehatan yang beredar di tengah masyarakat. Sebab banyak obat, vitamin dan suplemen yang kita salah kaprah dalam penggunaannya. Kita tergoda dengan logo jamu di produk yang belum tentu itu herbal, ternyata dimasukkan bahan kimiawi oleh oknum tertentu.” tutup Ade.

Walinagari Harau, Nanang Anwar saat memberikan sambutan dihadapan ratusan masyarakat dari berbagai nagari itu mengajak masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi itu untuk aktif bertanya terkait berbagai hal terkait produk makanan-minum dan obat-obatan, sehingga bisa menambah wawasan dalam memilih sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi.

” Kita berterima kasih dengan kegiatan sosialisasi yang digelar Ade Rezki Pratama bersama BPOM, semoga bisa menambah wawasan masyarakat dalam memilih sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi. Selain itu kami juga ajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan ini, sehingga pengetahuan yang didapat bisa disampaikan kepada masyarakat lainnya yang tidak hadir.” ajaknya.

Camat Harau, Jeki Mardonal berharap kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang kerap digelar anggota Komisi IX DPR-RI itu bisa juga digelar ditingkat Kecamatan, sehingga bisa lebih banyak masyarakat yang mendapatkan informasi atau pengetahuan.

” Kali ini yang mengikuti sosialisasi masyarakat  5 dari 11 Nagari di Kecamatan Harau, kita berharap kedepannya sosialisasi bisa dilaksanakan ditingkat Kecamatan, sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan informasi atau pengetahuan.” harapnya.

Sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) itu juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra Kepala BPOM Padang, Kepala BPOM di Payakumbuh serta sejumlah Walinagari di Kecamatan Harau. (ds)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *